saya lahir dan dibesarkan di kabupaten Sidoarjo. ngomong-ngomong soal sidoarjo, tempat kelahiran saya. selain indah ternyata juga banyak sampah berserakan seperti yang sudah dibahas pada postingan teman saya, agung. saya juga tertarik untuk membahas suatu hal yang sudah umum ditelinga orang-orang terkait dengan kabupaten Sidoarjo, yaitu Lumpur Lapindo. yepz!, orang sekarang lebih banyak mengenal Sidoarjo dengan lumpurnya, bukan kue lumpur ! hahahahaha..
sperti percakapan saya dengan beberapa saudara dari luar kota lewat telepon beberapa saat lalu,
om saya : “halo..”
saya : “halo..om hari ?”
om saya : |”iya, ini pasti eno ??”
saya : “iya,om..kalau mau bicara dengan mama atau papa, telepon ke hapenya aja om..papa mama lagi
kluar..”
om saya : “iya.iya..nanti om telepon. gimana kabar kamu disidoarjo ?? oia, Rumah kamu kena lumpur ga’ ??
hha,,iya jangan sampe kena.klu kena lumpur bagaimana masa depan saya ?? apa mau jadi anjing kelaparan yang minta makan ( baca : korban lumpur ) yang selalu minta ganti rugi kepada Lapindo ?..dan untungnya..rumah saya masi jauh sangat dari lokasi semburan lumpur Lapindo.
tapi, yang jadi pertanyaan, peristiwa Luapan Lumpur ini apakah termasuk bencana alam ? karena pihak pemerintah telah memutuskankan bahwa peristiwa itu sebagai bencana alam, saya jadi bingung.
ini adalah artikel tentang keputusan tersebut :
18/02/2008 17:58 Lingkungan
Lumpur Lapindo Direkomendasikan sebagai Fenomena AlamLiputan6.com, Jakarta: Tim pengawas penanggulangan Lumpur Sidoardjo DPR merekomendasikan kasus Lapindo sebagai fenomena alam bukan akibat kesalahan PT Lapindo Brantas. Mayoritas fraksi dalam tim lumpur Lapindo DPR telah menandatangani persetujuan atas rekomendasi tersebut.
Menurut rencana, tim penanggulangan lumpur Lapindo DPR akan menyampaikan hasil rekomendasi mereka di hadapan rapat paripurna di Senayan, Jakarta, besok. Apabila diterima maka rekomendasi itu akan menjadi kesimpulan resmi DPR.
dikutip dari : liputan6
dan ini ada artikel lagi :
DPR Nyatakan Lumpur Lapindo Peristiwa Alam
Selasa, 19-02-2008 | 04:00:00
JAKARTA, TRIBUN – Hasil kesimpulan Tim Pengawas Dampak Semburan Lumpur Panas Lapindo yang menyatakan semburan karena fenomena alam, sebenarnya sudah lama bisa diprediksi. Hasil kajian itu, tak lain lantaran, ada ‘dolar’ (politik uang) yang bermain ke beberapa anggota dewan sejak beberapa waktu lalu sehingga akhirnya menyetujui kesimpulan tersebut.Terungkap adanya permainan uang dalam kesimpulan semburan lumpur panas ini diungkapkan oleh salah seorang anggota wakil rakyat yang mewanti-wanti agar namanya tak disebutkan. “Sebetulnya, ini sudah lama dilakukan, adanya lobi-lobi. Ada pihak yang ingin agar kasus ini disebabkan karena faktor alam, bukan faktor lain,” ujarnya. Dalam draft itu terkuak, seluruh fraksi di DPR harus mengakui bahwa Lumpur lapindo itu sebagai bencana atau fenomena alam. Bukan diakibatkan oleh pengeboran gas PT. Lapindo Tbk. Padahal faktanya, luapan lumpur itu akibat pengeboran yang ceroboh.
dikutip dari : tribun kaltim
seperti yang ada pada kalimat di artikel terakhir, saya setuju bahwa semburan Lumpur Lapindo adalah kecerobohan manusia. tetapi kenapa pihak pemerintah begitu saja memutuskan kalo semburan itu adalah bencana alam ?? berikut artikel yang membantu pendapat saya :
Pakar: Lumpur Lapindo Bukan Bencana Alam, dan Masih Ada Peluang Menghentikan Lumpur
Jakarta, 30/1/2008- Para pakar geologis dan drilling (pengeboran) tambang menegaskan bahwa bencana lumpur Lapindo secara ilmiah dan keilmuwan sangat jelas dan bisa dipastikan bukan disebabkan karena bencana alam, melainkan murni kelalaian manusia yang disebabkan kegiatan pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. Selain itu masih ada peluang dan berbagai cara yang baik dan benar untuk bisa menghentikan sembutan lumpur tersebut, jika memang ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukannya.
Demikian diungkapkan oleh para pakar geologis dan drilling dalam acara: Diskusi Bersama Pakar- Mengurai Lumput Lapindo dan Solusinya,yang digelar Walhi bekerjasama dengan YLBHI, ICEL, Jatam, dan Elsam, di Hotel Bidakara, Jakarta, (29/1). Hadir sebagai pembicara dan pakar yaitu: Prof Dr Ir Rudi Rubiandini (Mantan ketua tim investigasi untuk semburan lumpur di Porong yang dibentuk Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yang juga ahli perminyakan dari Institut Teknologi Bandung); Ir. Robin Lubron (ahli pemboran, mantan General Manager di Pertamina); Ir. Kersam Sumanta (ahli blowout, pensiunan dari Pertamina), Ir. Harry Edyarso (ahli pemboran, independen), Mustiko Saleh (ahli pemboran dan mantan Wakil Direktur Pertamina) dan Andang Bahtiar (Independent geologist). Hadir sebagai peserta diskusi antara lain beberapa anggota Komisi VII DPR RI dan staf Polri.
“Secara ilmiah dan keilmuwan sangat jelas, ini karena human error bukan keran bencana alam seperti diyakini hakim PN Jakarta Selatan dan pihak-pihak yang harusnya bertanggungjawab terhadap masalah. Hal ini sengaja dilakukan karena ingin mengaburkan fakta dan lari dari tanggungjawab yang seharusnya,’ jelas Rudi Rubiandini.
Pernyataan ini dikeluarkan Rudi juga sebagai tanggapan keheranannya ketika gugatan Walhi atas kasus ini ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, dengan alasan bahwa Lumpur Lapindo terjadi karena bencana alam, dan bukan karena kelalaian dari Lapindo Brantas Inc dan 12 tergugat lainnya.
Teori yang dipakai bahwa penyebab Lumpur Lapindo adalah bencana alam karena gunung lumpur, luapan panas bumi dan gempa bumi tektonik di Yogyakarta pada 27 Mei 2006, menurut Rudi sangat tidak sesuai dengan fakta keilmiahan. Karena ternyata jika menggunakan teori luapan geotermal atau panas bumi semestinya panas permukaan Lumpur Porong harusnya mencapai 250 derajat celsius, tapi kenyataannya lumpur Porong hanya 100 derajat celsius.
Sementara menurut Andang Bahtiar, alasan gempa tektonik gempa Yogya sebagai penyebab pemicu Lumpur Lapindo, menurutnya lebih lucu dan tidak masuk akal lagi. Memang dua hari setelah gempa Yogya kemudian terjadi semburan Lumpur Lapindo. Lalu oleh beberapa pihak (terutama dari pihak Lapindo Brantas Inc) mengalihkan alasan semburan dari kelalaiannya sendiri dengan mengaitkan gempa ini. Menurutnya jarak Yogya dan Sidoarjao itu sangat jauh yaiyu 300 km, dan perlu kekuatan gempa yang sangat dahsyat untuk bisa memicu pergeseran di bawah tanah dengan skal 9 skala richter.
“Tapi gempa di Yogya hanya berkekuatan 6,3 skala richter. Jika ini bisa memicu semburan, harusnya ratusan tambang yang ada di sekitar area gempa di Yogya menyemburkan lumpur lebih dahulu daripada di Porong Sidoarjo, kan. Tapi itu tidak terjadi. Makanya saya bingung, kenapa Walhi bisa kalah di pengadilan kemarin. Dan kaget saya ketika mendengar gugatan Walhi ditolak hakim PN Jakarta Selatan, karena menganggap lumpur Lapindo adalah bencana alam” tandasnya.
Senada juga dijelaskan Robin Lubron, yang melihat, bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mengalihkan persoalan dan lari dari tanggungjawabnya. Sehingga masalah lumpur Lapindo dijadikan sebagai bencana alam. “Makanya saya bingung, kenapa Walhi bisa kalah di pengadilan kemarin. Ini menggelikan sekali,”tandasnya.
Ada kesempatan
Sementara para pakar juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya masih ada cara dan kesempatan untuk mematikan lumpur yang telah terjadi sejak 29 Mei 2006 lalu. Misalnya dengan menggunakan metode relief well, yang sempat dihentikan untuk dilakukan. Biaya untuk melakukan itu menurut Robin mencapai 50-70 juta US$.
“Prosesnya mungkin hanya memakan waktu tiga hingga lima jam. Tapi untuk mempersiapkan hal ini bisa berbulan-bulan. Jika pemerintah benar-benar ingin menghentikan lumpur ini maka harusnya segera didukung penuh,” tambah Rudi.
Rudi juga menambahkan bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mengentikannya yaitu dengan menginjeksikan lumpur dengan berat jenis lebih tinggi dibandingkan air asin, mengalirkan air asin oanasi melalui lubang buatan samping, dan meruntuhkan lapisan di pusat semburan dengan peledak.
Selain membahas penganalisaan terhadap masalah lumpur Lapindo, para pakar ini juga menyesalkan karena tidak ada satu pun kalangan asosiasi perminyakan, pengeboran dan geolog tentang penyebab dan solusi menghentikan semburan. Mereka juga mempertanyakan peran DPR dalam menanggapi persoalan ini.
“Seharusnya mereka lebih aktif mencari solusi dan menggelar diskusi untuk mengumpulkan jalan keluar dan solusi terhadap masalah ini. Tapi malah justru Walhi yang mau menggelar acara ini,” tandas Andang.dikutip dari : Walhi
yahh, semoga saja. pemerintah lebih bisa menyingkapi masalah ini dengan lebih baik lagi .. ( soalnya bisa aja beberapa taon lagi rumah gw juga kna !!! ) ..
dan ini beberapa foto semburan Lumpur tersebut :
endno
